BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID – Dugaan salah tebang kurang lebih sekitar 60 pohon milik Perum Perhutani di kawasan hutan Bondowoso mulai menjadi sorotan. Persoalan ini bukan sekadar dugaan kekeliruan teknis penebangan, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai ketelitian petugas, kepatuhan terhadap batas petak tebangan, hingga efektivitas pengawasan internal Perhutani.
Informasi yang dihimpun media menyebutkan, penebangan yang diklaim dilakukan sesuai prosedur pada Petak 57A justru diduga merembet ke Petak 64D. Ironisnya, petak yang diduga ikut terdampak tersebut bukan merupakan lokasi yang menjadi sasaran penebangan.
Sekitar 60 pohon disebut-sebut ikut terpotong. Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, penebangan di kawasan hutan tidak semestinya dilakukan berdasarkan perkiraan atau tanpa ketelitian terhadap batas petak yang telah ditentukan.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin kegiatan penebangan yang diklaim telah sesuai prosedur justru diduga menyasar petak berbeda? Siapa yang bertanggung jawab memastikan lokasi dan batas tebangan sebelum gergaji mesin bekerja? Lantas, di mana fungsi pengawasan ketika puluhan pohon diduga terpotong di luar sasaran?
Sebelumnya, media telah melakukan konfirmasi kepada Basuki, KRPH Kembang BKPH Wonosari Bondowoso, terkait informasi penebangan yang diklaim berlangsung di Petak 57A, namun muncul dugaan kursng lebih sekitar 60 pohon turut ditebang di Petak 64D.
Dalam konfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat (6/11/2026), media mengajukan sejumlah pertanyaan, mulai dari kebenaran dugaan salah tebang, faktor penyebab kejadian, hingga apakah Administratur (ADM) Perhutani telah mengetahui persoalan tersebut dan tindakan apa yang telah dilakukan.
Namun, jawaban Basuki justru mengarah pada posisinya sebagai petugas lapangan yang menjalankan perintah.
“Kami tidak bisa menanggapi yang demikian, karena kami petugas lapangan yang cuma bisa ditugaskan atas perintah,” ujar Basuki.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai rantai komando dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan. Jika petugas lapangan hanya menjalankan perintah, siapa pihak yang memastikan instruksi penebangan sesuai dengan peta dan petak yang telah ditetapkan?
Dalam komunikasi berikutnya, Basuki juga mempersoalkan sumber informasi yang digunakan media untuk melakukan konfirmasi.
“Waah.. kalau yang demikian kami tidak bisa memberikan informasi, karena sampeyan juga tidak memberikan informasi. Terima kasih.
Sampeyan tahu nomor HP saya dari siapa, tidak ada jawaban. Saya tanya ke sampeyan informasi tersebut dari masyarakat yang mana, tidak ada jawaban juga. Kalau sama-sama balance kan enak,” tambahnya.
Alih-alih memberikan penjelasan mengenai dugaan puluhan pohon yang salah sasaran, percakapan tersebut justru berkembang pada persoalan sumber informasi media. Padahal, substansi konfirmasi yang diajukan berkaitan dengan dugaan penebangan di luar petak yang ditentukan.
Media menegaskan bahwa konfirmasi dilakukan untuk menguji informasi, memperoleh penjelasan dari pihak terkait, sekaligus memberikan ruang hak jawab sebelum pemberitaan dipublikasikan.
Tidak berhenti pada konfirmasi melalui WhatsApp, media melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Selasa (10/11/2026) untuk menguji informasi yang berkembang sekaligus mencari fakta lapangan terkait dugaan penebangan tersebut.
Penelusuran ini menjadi penting karena persoalan menyangkut tegakan pohon milik negara yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab Perhutani. Dugaan salah tebang kurang lebih sekitar 60 pohon tidak semestinya berhenti pada penjelasan bahwa petugas hanya menjalankan perintah.
Perhutani perlu membuka secara terang dasar pelaksanaan penebangan, dokumen rencana tebangan, peta batas petak, jumlah pohon yang diizinkan untuk ditebang, serta realisasi penebangan di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membutuhkan penjelasan resmi dari jajaran Perhutani, khususnya KRPH Kembang, Asper/Kepala BKPH Wonosari, dan ADM Perhutani Bondowoso.
Faktual.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik.
