BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID – Operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal yang melibatkan Satpol PP Bondowoso dan Bea Cukai Jember kembali menuai sorotan. Penindakan terhadap sejumlah toko kelontong di Kecamatan Tenggarang dan Grujugan pada 9 November 2026 justru memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap produsen dan jalur distribusi rokok yang diduga bermasalah.
Dilansir dari media Obor Rakyat, Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan rokok merek HJS dari salah satu toko kelontong di Kecamatan Grujugan. Produk berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) itu diduga menggunakan pita cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Bondowoso, Slamet Wahyu Sovia Andi, membenarkan keterlibatan jajarannya dalam operasi tersebut.
“Kami mendampingi. Untuk lokasi, pihak Bea Cukai yang menentukan tempatnya, kami ikut saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh barang bukti yang ditemukan telah diamankan dan dibawa langsung oleh Bea Cukai Jember.
Namun, penindakan di tingkat pengecer tersebut belum menjawab persoalan lain yang sebelumnya menjadi perhatian publik, yakni dugaan ketidaksesuaian pita cukai salah tempel banderol dan dinamika pasar pada produk rokok yang beredar di Bondowoso.
Sebelumnya, pada 14 September 2026, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, menyampaikan komitmen melakukan operasi pasar dan penindakan terhadap pelanggaran di tingkat pengecer, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan.
Saat dikonfirmasi media pada 2 Oktober 2026, Bea Cukai Jember juga menyebut telah melakukan 58 kali penindakan selama tiga bulan terakhir di wilayah Jember, Situbondo, dan Bondowoso.
Namun, angka tersebut belum menjawab secara spesifik bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap produk rokok yang sebelumnya dipersoalkan media. Status penanganan, hasil pemeriksaan kesesuaian pita cukai, hingga kemungkinan penelusuran jalur distribusinya masih belum mendapatkan penjelasan terperinci.
Polemik dugaan salah tempel banderol semakin menyisakan tanda tanya setelah muncul dua keterangan berbeda dari pihak perusahaan.
Humas perusahaan berinisial BT pada 1 September 2026 disebut mengakui adanya ketidaksesuaian pita cukai dengan alasan dinamika pasar. Sementara itu, pemilik pabrik berinisial SHB pada 9 September 2026 menyebut persoalan tersebut sebagai kesalahan penempelan.
Perbedaan keterangan itu membutuhkan verifikasi resmi melalui pemeriksaan Bea Cukai, bukan sekadar penjelasan sepihak.
Untuk memperoleh kepastian, media kembali melayangkan tiga pertanyaan kepada Kepala Bea Cukai Jember pada 10 November 2026.
Pertama, apakah dalam operasi gabungan di Bondowoso pada 9 November 2026 petugas menemukan produk rokok yang diduga mengalami salah tempel pita cukai atau banderol?
Kedua, apabila ditemukan, apakah produk tersebut telah diamankan dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta proses penegakan hukum?
Ketiga, mengapa hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait dugaan salah tempel banderol dan yang sebelumnya telah dikonfirmasikan media?
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bea Cukai Jember belum memberikan respons atas pertanyaan tersebut.
Pemberantasan rokok ilegal merupakan bagian penting dalam pengawasan penerimaan negara. Akan tetapi, efektivitas penindakan tidak semestinya hanya diukur dari operasi lapangan dan barang bukti yang diamankan dari pedagang kecil.
Pengawasan juga perlu menyentuh proses produksi, penggunaan pita cukai, asal-usul barang, hingga jalur distribusi yang memasok produk ke tingkat pengecer.
Jika ditemukan ketidaksesuaian pita cukai, publik berhak mengetahui bagaimana produk tersebut bisa beredar, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta sejauh mana pemeriksaan dilakukan.
Jangan sampai penindakan di tingkat pedagang berjalan, sementara dugaan persoalan pada produk dan rantai distribusinya tidak memperoleh kejelasan.
Kini, publik menunggu keterbukaan Bea Cukai Jember. Operasi penindakan harus berjalan seiring dengan transparansi pemeriksaan agar pengawasan tidak menyisakan pertanyaan yang terus menggantung.
FAKTUAL.CO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bea Cukai Jember maupun pihak perusahaan terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
