PROBOLINGGO, FAKTUAL.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menggelar pertemuan audiensi dengan perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Probolinggo di Ruang Lobi Kantor Wali Kota, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar mahasiswa, guna membahas sejumlah isu strategis terkait kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menerima langsung rombongan mahasiswa dalam suasana dialogis dan terbuka. Dalam pembukaan pertemuan, Ketua Umum PMII Kota Probolinggo, Dedy, menyampaikan bahwa langkah demonstrasi diambil karena sejumlah pertemuan sebelumnya belum membuahkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi prioritas utama yang memerlukan penyelesaian segera.
“Audiensi ini kami harapkan melahirkan solusi konkret, terutama demi kesejahteraan guru dan kemajuan dunia pendidikan di daerah ini. Segala kebijakan harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas,” ujar Dedy dalam penyampaian aspirasi.
Secara rinci, pihak mahasiswa menyampaikan sejumlah hal yang menjadi sorotan, di antaranya penghentian sementara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dikhawatirkan mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar, proses pengangkatan tenaga pendidik yang dinilai berlangsung lama.
Penyesuaian besaran honor guru madrasah diniyah, rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kebijakan pengadaan kendaraan dinas baru di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. Mahasiswa juga menegaskan pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, namun wajib menyeimbangkannya dengan perhatian pada kesejahteraan warga dan kualitas pendidikan.
Menanggapi seluruh masukan dan tuntutan tersebut, dr. Aminuddin menyatakan apresiasi atas peran mahasiswa sebagai pengawas dan mitra strategis pembangunan. Ia menegaskan pemerintah tidak menolak kritik, melainkan berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan komunikasi agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima bersama.
“Kritik dan masukan dari rekan-rekan mahasiswa sangat berharga bagi kami. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan terencana. Kami ingin setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tegas dr. Aminuddin.
Wali kota kemudian memberikan penjelasan rinci terkait setiap isu yang disampaikan. Mengenai penghentian sementara penyaluran BOSDA, hal itu disebabkan oleh perubahan sistem pencairan dari tunai menjadi non tunai guna meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran, dan akan kembali berjalan normal setelah sistem beroperasi penuh.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, Pemkot Probolinggo merencanakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dekat.
Terkait penyesuaian honor guru madrasah diniyah, dr. Aminuddin menjelaskan kebijakan ini bukan pemotongan atau penghapusan, melainkan langkah pemerataan agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak tenaga pendidik, dan telah disepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, rencana pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik merupakan bagian dari program pemerintah pusat, disetujui DPRD, dan bertujuan untuk efisiensi biaya operasional jangka panjang serta mendukung lingkungan.
Mengenai penataan dan relokasi PKL, pemerintah memastikan prosesnya berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan menyediakan lokasi usaha yang strategis.
Penataan ini dilakukan melalui kerja sama dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah juga mendorong para pelaku usaha untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk mereka.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa penyesuaian honor bagi tenaga pendidik di lembaga keagamaan murni bertujuan mewujudkan keadilan pemerataan. Ia juga mengajak mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan gagasan konstruktif dalam penyusunan kebijakan, termasuk terkait penataan ruang usaha.
“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah. Ide dan pemikiran rekan-rekan sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan kebijakan agar pembangunan berjalan lebih baik dan tepat sasaran bagi seluruh warga Kota Probolinggo,” ujar Riyadlus.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Kapolres Kota Probolinggo AKBP Rico Yumasri, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo, para pejabat tinggi daerah, serta perwakilan dari Kodim 0820 Probolinggo.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk terus menjaga komunikasi guna memantau perkembangan tindak lanjut dari seluruh aspirasi yang telah disampaikan. (Han)
