Daerah  

Soroti Human Trafficking di Kepualauan Riau, PMKRI akan Menyuarakan di MPA Dan Kongres Nasional

Kepulauan Riau, FAKTUAL.CO.ID – Maraknya kasus perdagangan orang ( Human Trafficking) yang masih menjadi isu sentral di kepulauan Riau (Kepri) disoroti PMKRI Batam.

Melalui keterangan pers tertulisnya Yohanes Ama Making, Demisioner PMKRI Cabang Batam tegas menyoroti terkait pekerjaan rumah Polda Kepri

“Begitu banyak pekerjaan rumah yang butuh atensi khusus dari Bapak Kapolda Kepri, tetapi tampaknya tidak ada terobosan-terobosan besar, yang ada hanya baliho-baliho besar yang terpampang dimana-dimana, ujar Yohanes melalui keterangan pers tertulisnya, Selasa (2/7/24)

Demisioner itu juga menduga, slogan “Kepri adalah kita” yang ada pada baliho yang tersebar di kota Batam sebagai media komunikasi non verbal untuk memberikan pesan-pesan tersirat kepada publik terkait ruang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepri.

BACA JUGA :  Suzuki Siap Memimpin Industri Mesin Tempel di Palembang

“Patut diduga bahwa Kapolda Kepri aktif ikut berselancar dalam arus dan gelombang politik Pilkada , bukan apa-apa , ini soal netralitas Polri dalam menjalankan peran sebagai kontrol sosial dan rasa cinta kami terhadap institusi kepolisian maka kami mengingatkan saja untuk tetap memegang teguh “ Sumpah Tribatra” , tutupnya.

Pada kesempatan yang sama melalui keterangan tertulisnya, Simeon Senang selaku Ketua Presidium PMKRI cabang Batam juga ikut menyikapi terkait kinerja Polda Kepri.

BACA JUGA :  Marak Bunuh Diri di Barelang, Iptu Donald Tambunan : "Perbuatan Bunuh Diri Tidak Bisa Menghilangkan Rasa Sakit"

“Kalau memang Bapak Kapolda tidak mampu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Kepri ini, maka kami menyarankan untuk mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya” ujarnya.

Lebih lanjut, Simeon juga mengutip undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2022

“Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) untuk melanggengkan kepentingan politiknya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terutama pada pasal 28 ayat 1 sampai 3”, tambahnya.

Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, melalui PP Komisariat Daerah Riau-Kepri Asihot Mario Sihombing juga ikut menanggapi Isu di wilayah kepulauan Riau.

BACA JUGA :  Opening dan Tasyakuran SD Islam Fathil Qura'an Full Day Islamic School

Mario yang merupakan perpanjangan tangan Pengurus Pusat PMKRI di daerah Riau-Kepri tersebut mengatkan akan membawa isu tersebut ke dalam Kongres PMKRI di Merauke yang nantinya dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

“Saya kira Isu dan persoalan-persoalan ini tidak bisa dipandang remeh melainkan ini adalah Isu serius dan harus menjadi perhatian Nasional yang akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden dan Kapolri” tutup asihot

**) IIkuti berita terbaru FAKTUAL.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.