Kepulauan Nias, FAKTUAL.CO.ID – Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli menggelar rapat kerja strategis bersama tiga OPD mitra utama, yaitu Dinas PUTR, Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, bertempat di ruang rapat DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (02/05/2025)
Rapat ini menjadi sorotan karena membahas isu-isu krusial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya perikanan, serta pelestarian lingkungan hidup.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli, Agus Farasi, S.Th, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh OPD selaras dengan kebutuhan masyarakat. Fokus kami adalah efektivitas anggaran dan dampaknya langsung ke lapangan,” ujar Agus Farasi dalam pembukaan rapat.
Turut mendampingi dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi Karianus Gea, Sekretaris Komisi Bachmansyah Sipahutar, serta anggota Komisi III lainnya: Henry Beteholi Hulu, ST, Putra Hidayat Zebua, dan Hariesty Talenta Narwastu Telaumbanua, S.Kep., M.Kep.
Dari pihak OPD, hadir Kepala Dinas PUTR Ir. Ampelius Nazara, Kepala Dinas Perikanan M. Syarif Siregar, S.Pi, dan Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Asaaro Telaumbanua, S.Pd., M.Si, mewakili Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam rapat, Komisi III secara aktif menyoroti progres dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan kawasan pesisir, hingga penanganan sampah dan pencemaran lingkungan.
Kepala Dinas PUTR, Ir. Ampelius Nazara, memaparkan rencana peningkatan infrastruktur strategis yang telah masuk dalam program prioritas tahun ini.
“Kami terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terluar Kota Gunungsitoli,” jelasnya.
Sementara itu, M. Syarif Siregar, Kepala Dinas Perikanan, menjelaskan upaya pihaknya dalam memberdayakan nelayan lokal melalui bantuan sarana tangkap dan pelatihan teknik pengolahan hasil laut.
Rapat ini ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi antar lembaga, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.(Trh)
