Kepulauan Nias, FAKTUAL.CO.ID – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan hasil tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Gunungsitoli melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Bappelitbangda Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Kota Medan, Rabu (16/04/2025)
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Gunungsitoli.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, ST., M.Psi, Wakil Ketua DPRD Enrico Ifolala Lase, S.Kom, serta Ketua Pansus LKPJ Ariyanto Lase, dan Wakil Ketua Pansus Yobedi Laowo II, SE. Selain itu, sejumlah anggota DPRD yang juga tergabung dalam Pansus LKPJ turut serta dalam kegiatan penting ini, antara lain: Yasinta Gea, S.Pd, Putra Hidayat Zebua, Darman Zendrato Ama Roy, Fati Zalukhu, S.KM., M.Kes, Hariesty Talenta Narwastu Telaumbanua, S.Kep., M.Kep, dan Bachmansyah Sipahutar.
Ketua DPRD Adrianus Zega menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis guna memastikan bahwa setiap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil kerja Pansus LKPJ tidak hanya berhenti pada rekomendasi tertulis, tetapi juga diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan dukungan perencanaan yang tepat di tingkat provinsi,” ujar Adrianus Zega.
Kegiatan ini juga didukung oleh tim dari Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang terdiri dari sejumlah pejabat dan staf pendamping, yakni: Soginoto Dakhi, S.Pd, SKM, MM., M.Kes, Yediel Maruhawa, ST., MM, Rahmat Zebua, SH., M.Si, Ina Enjel Zebua, Sayangi Mendrofa, SE, Alann Laxe, dan Libezaro Lase, SE.
Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergi antara DPRD Kota Gunungsitoli, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Bappelitbangda Provinsi dapat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kebutuhan masyarakat.(Trh)
