Berita  

Aksi Demo 25 Agustus Jadi Sorotan Tapi Validitasnya Dipertanyakan

Aksi Demo 25 Agustus Jadi Sorotan Tapi Validitasnya Dipertanyakan
Foto: Ilustrasi.

FAKTUAL.CO.ID, Jakarta, 25 Agustus 2025 – Jagat media sosial tengah heboh oleh wacana demonstrasi dengan tuntutan radikal: “Bubarkan DPR”. Seruan ini tersebar masif di platform-platform seperti X (Twitter), TikTok, dan grup WhatsApp dalam bentuk poster digital dan tagar viral.

Menurut pengamatan, ajakan ini menyertakan retorika keras seperti desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit formal untuk membubarkan DPR RI. Ada pula akun-akun yang memberikan tips teknis, misalnya mengajak peserta membawa plastik sebagai pelindung kepala dari gas air mata.

Namun, sejumlah pihak besar telah memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi ini. KSPSI, BEM SI Kerakyatan, dan Partai Buruh menyatakan tidak menjadi penyelenggara dan justru menegaskan bahwa agenda aksi mereka berbeda, yaitu berlangsung pada tanggal 28 Agustus dengan tuntutan soal upah dan sistem outsourcing bukan pembubaran DPR.

BACA JUGA :
Komisi III DPR RI Apresiasi Keberhasilan Satgas Ops Damai Cartenz Gagalkan Penyelundupan Senjata ke KKB

Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, bahkan secara tegas melarang seluruh anggota KSPSI terlibat dalam aksi 25 Agustus karena tidak jelas penyelenggaranya. Demikian juga BEM SI Kerakyatan memastikan nama mereka dicatut tanpa izin.

BACA JUGA :
Menteri Imipas Makan Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, menengahi situasi dengan menyatakan bahwa demonstrasi merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan secara tertib.

Pengamat politik dari PSID, Nazar El Mahfudzi, menyoroti bahwa tren tuntutan “Bubarkan DPR” bisa jadi merupakan cerminan krisis legitimasi di tubuh lembaga legislatif.

BACA JUGA :
Survei: Mayoritas Publik Puas Kinerja Kapolri Usut Kasus Duren Tiga

Kesimpulan: Seruan “Demo Bubarkan DPR” pada tanggal 25 Agustus 2025 memang tengah ramai diperbincangkan dan menjulang di ranah digital. Namun, karena tidak didukung oleh organisasi mana pun, kemungkinan besar ini masih berupa wacana viral, bukan gerakan nyata—meski tetap layak diperhatikan sebagai indikasi ketidakpuasan publik terhadap DPR.

banner 400x130