BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Baratan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, kembali dipertanyakan. Sorotan mencakup program pengadaan bebek, transparansi anggaran, pengamanan aset, hingga informasi mengenai dugaan keterlibatan istri Kepala Desa Baratan sebagai Ketua BUMDes.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Baratan Toha dan Ketua BUMDes belum memberikan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan yang diajukan media.
Konfirmasi telah disampaikan terkait sumber dan besaran anggaran, mekanisme pengadaan bebek, pihak penyedia, jumlah dan kondisi aset, pengelolaan hasil program, hingga struktur serta dasar pengangkatan pengurus BUMDes.
Namun, belum ada penjelasan substantif yang diterima media.
Sebelumnya, penelusuran media di lokasi kandang bebek BUMDes Baratan juga tidak menemukan papan informasi yang menjelaskan sumber anggaran, nilai penyertaan modal, jumlah ternak maupun pelaksana kegiatan.
Ketiadaan papan informasi memang tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.
Namun, ketika informasi mengenai anggaran, pengadaan, aset, dan pertanggungjawaban program belum dijelaskan secara terbuka, pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan BUMDes menjadi semakin kuat.
Sorotan lain muncul terkait informasi yang menyebut istri Kepala Desa Baratan diduga menjabat sebagai Ketua BUMDes.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi. Karena itu, media meminta penjelasan mengenai dasar pengangkatan, dokumen penetapan kepengurusan, proses pembentukan BUMDes, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan tata kelola berjalan profesional dan akuntabel.
Desakan pemeriksaan datang dari aktivis antikorupsi, Ageng. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Bondowoso tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri secara menyeluruh program-program yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes Baratan.
“Inspektorat harus segera turun melakukan audit. Program sebelumnya, termasuk WiFi dan pengadaan bebek, perlu diperiksa secara menyeluruh agar penggunaan anggaran dan hasil kegiatannya jelas,” ujarnya.
Ageng juga mempertanyakan aspek pengawasan apabila benar terdapat hubungan keluarga antara kepala desa dan pengurus BUMDes.
“Ini menjadi tanda tanya publik. Bagaimana mekanisme kontrol BUMDes jika ketuanya adalah istri kepala desa sendiri? Harus ada pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh program didukung dokumen, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, serta aset desa atau BUMDes benar-benar dikelola sesuai ketentuan.
Desakan tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan apakah terdapat persoalan atau seluruh pengelolaan telah berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kades Baratan dan Ketua BUMDes belum memberikan tanggapan atas pertanyaan media mengenai anggaran, pengadaan bebek, status aset, struktur kepengurusan, serta mekanisme pengawasan.
Sikap belum memberikan tanggapan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, absennya penjelasan dari pihak yang berwenang membuat sejumlah pertanyaan publik terkait tata kelola BUMDes Baratan masih belum terjawab.
Kini, bola berada pada Pemerintah Desa Baratan, pengurus BUMDes, dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso untuk menjelaskan serta memastikan pengelolaan program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Baratan, Ketua BUMDes Baratan, Kecamatan Binakal, Inspektorat Kabupaten Bondowoso, maupun pihak terkait lainnya.
