BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID – Di tengah gencarnya pembangunan sektor pendidikan dan berbagai program peningkatan mutu sekolah, masih tersimpan potret pilu dari pelosok Kabupaten Bondowoso. Di SDN Sumber Dumpyong 2, Kecamatan Pakem, para guru bukan hanya bertugas mendidik anak-anak, tetapi juga harus merogoh kocek pribadi untuk menjaga sekolah tetap bisa beroperasi.
Sekolah yang berada di Jalan Tancak Kembar, Desa Sumber Dumpyong, itu hingga kini masih bergulat dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Ketika ada kebutuhan kegiatan sekolah maupun perbaikan fasilitas, para guru harus bergotong royong melalui iuran sebesar Rp50 ribu secara bertahap hingga kebutuhan biaya terpenuhi.
“Setiap ada kegiatan atau kebutuhan perbaikan sekolah, guru harus iuran Rp50 ribu secara bertahap sampai target kebutuhan tercapai, Mas,” ujar Kepala SDN Sumber Dumpyong 2, Akhmad Rifa’i, S.Pd, saat dikonfirmasi media. 6/8/2026.
Kondisi bangunan sekolah pun jauh dari kata ideal. Sekolah yang menampung siswa kelas 1 hingga kelas 6 itu hanya memiliki tiga ruang kelas. Akibatnya, proses belajar mengajar harus diatur secara bergantian agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti pelajaran.
Ironisnya, ruang guru juga menyatu dengan ruang belajar siswa. Di ruangan yang sama, guru harus menyelesaikan administrasi sekolah sekaligus mendampingi proses pembelajaran. Situasi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan belajar siswa sekaligus menghambat efektivitas kerja tenaga pendidik.
“Kami kesulitan mengajar karena ruang guru menjadi satu dengan ruang murid. Belajar juga harus bergantian karena ruang kelas sangat terbatas,” tutur Rifa’i.
Di balik keterbatasan itu, para guru tidak memilih menyerah. Mereka tetap hadir setiap hari, mendidik anak-anak dengan fasilitas seadanya, bahkan rela menyisihkan sebagian penghasilan demi memastikan sekolah tetap berjalan. Semangat pengabdian itu menjadi bukti bahwa bagi mereka, pendidikan bukan sekadar profesi, melainkan amanah yang harus dijaga.
Namun, dedikasi para guru tersebut menghadirkan pertanyaan yang menggugah: sampai kapan beban pemenuhan kebutuhan sekolah harus dipikul oleh para pendidik?
Akhmad Rifai berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso maupun Dinas Pendidikan dapat turun langsung melihat kondisi sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, siswa di daerah pelosok memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas pendidikan yang layak sebagaimana sekolah-sekolah lain.
“Kami berharap ada perhatian dari dinas terkait dan pemerintah agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai kepala sekolah, belum pernah ada kunjungan langsung dari instansi terkait untuk melihat kondisi SDN Sumber Dumpyong 2.
“Sejak saya menjadi kepala sekolah di sini, belum pernah ada dinas terkait ataupun pemerintah yang datang melihat langsung kondisi sekolah ini,” ungkapnya.
Kisah SDN Sumber Dumpyong 2 menjadi cerminan bahwa pemerataan pendidikan masih menyisakan tantangan di berbagai daerah. Di balik angka-angka pembangunan dan berbagai program pendidikan, masih ada anak-anak yang belajar di ruang kelas terbatas, masih ada guru yang harus patungan demi memperbaiki sekolah, dan masih ada harapan yang menunggu untuk didengar.
Setiap pagi, anak-anak datang membawa mimpi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mereka tidak memilih lahir di wilayah pelosok, sebagaimana para guru tidak pernah memilih mengajar dalam keterbatasan. Yang mereka butuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pernyataan kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi lapangan serta menyusun langkah konkret dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SDN Sumber Dumpyong 2.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok bukan sekadar program pembangunan, tetapi merupakan wujud keadilan bagi seluruh anak bangsa.
