BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID – Perbedaan hasil pemeriksaan HIV yang dialami seorang warga di Kecamatan Kota Bondowoso, berinisial NA, memicu sorotan serius terhadap prosedur pemeriksaan, kualitas pelayanan, hingga penggunaan alat kesehatan di Puskesmas Wonosari.
NA menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan calon pengantin pada Januari 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun media, hasil pemeriksaan saat itu disebut menunjukkan NA positif hamil dan terindikasi HIV.
Kepala Puskesmas Wonosari, drg. Andriana Ayudati, M.M.Kes., membenarkan adanya hasil pemeriksaan awal tersebut.
Namun, sekitar tujuh bulan kemudian, NA menjalani pemeriksaan ulang di salah satu fasilitas kesehatan swasta dan RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso. Berdasarkan dokumen yang diterima media, hasil pemeriksaan lanjutan di kedua fasilitas kesehatan itu menunjukkan status nonreaktif.
Perbedaan hasil pemeriksaan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Apakah hasil pemeriksaan awal telah ditindaklanjuti melalui prosedur konfirmasi sesuai standar? Apakah pasien telah memperoleh penjelasan yang utuh mengenai arti hasil pemeriksaan? Apakah pasien diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki layanan pemeriksaan HIV?
Sebab, hasil pemeriksaan awal yang menunjukkan reaktif atau indikasi HIV bukan merupakan diagnosis akhir. Penetapan status HIV memerlukan pemeriksaan lanjutan sesuai algoritma, standar medis, dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
Saat dikonfirmasi media, Selasa (28/7/2026), Kepala Puskesmas Wonosari menyatakan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
“Saya sudah melaporkan kejadian ini kepada Dinkes Bondowoso dan Provinsi. Kami juga meminta untuk dilakukan tes darah ulang,” ujar drg. Andriana.
Ia menyebut rentang waktu sekitar tujuh bulan antara pemeriksaan awal dan pemeriksaan ulang dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan perbedaan hasil.
“Ini terlalu lama untuk tes darah lagi. Waktunya terlalu jauh, kurang lebih tujuh bulan, sehingga ada perbedaan hasil,” katanya.
Namun, penjelasan mengenai rentang waktu tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan terkait tindak lanjut pelayanan sejak hasil awal diketahui.
Jika hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi yang membutuhkan kepastian medis, bagaimana mekanisme tindak lanjut terhadap pasien dilakukan? Apakah pemeriksaan konfirmasi telah direkomendasikan? Apakah pasien telah diberi penjelasan mengenai perlunya tes lanjutan? Ataukah tindak lanjut baru menjadi perhatian setelah muncul perbedaan hasil pemeriksaan?
Selain prosedur pelayanan, penggunaan alat kesehatan dan mekanisme pemeriksaan juga perlu menjadi bagian dari penelusuran.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan jenis alat atau metode tes yang digunakan, masa berlaku dan kelayakan alat, prosedur pengambilan serta pengolahan sampel, hingga sistem pengendalian mutu pemeriksaan.
Meski demikian, perbedaan hasil tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai kesalahan diagnosis maupun kerusakan alat kesehatan. Penelusuran teknis dan pemeriksaan oleh pihak berwenang tetap diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti perbedaan hasil.
Kepala Puskesmas Wonosari juga mengakui adanya kekecewaan dari keluarga NA atas persoalan tersebut.
“Ibu dari korban dan mertuanya marah kepada kami,” ucapnya.
Namun, hingga saat dikonfirmasi, pihak puskesmas mengaku belum mendatangi keluarga NA untuk memberikan penjelasan secara langsung maupun menyampaikan permohonan maaf.
“Kami masih belum sowan ke keluarga korban karena kondisi sudah seperti ini,” katanya singkat.
Kondisi tersebut memperkuat sorotan terhadap aspek komunikasi dan tanggung jawab pelayanan. Dalam persoalan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan penyakit sensitif, kejelasan informasi, pendampingan, kerahasiaan, serta tindak lanjut terhadap pasien menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan.
Perbedaan hasil pemeriksaan ini tidak cukup dijawab hanya dengan alasan adanya rentang waktu sekitar tujuh bulan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso perlu melakukan penelusuran dan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap prosedur pemeriksaan, penggunaan alat kesehatan, mekanisme konfirmasi, penyampaian hasil, pencatatan layanan, serta tindak lanjut yang diberikan kepada pasien.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, evaluasi tidak hanya perlu diarahkan pada hasil pemeriksaan, tetapi juga pada sistem pelayanan yang memungkinkan pasien tidak segera memperoleh kepastian medis setelah adanya indikasi awal.
Kasus ini menjadi ujian terhadap akuntabilitas pelayanan kesehatan di Bondowoso. Publik kini menunggu hasil penelusuran resmi: apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar, atau terdapat dugaan kelalaian pelayanan dan persoalan pada sistem pemeriksaan yang harus dievaluasi secara serius.
