Bondowoso, FAKTUAL.CO.ID – Masyarakat Kabupaten Bondowoso dihebohkan dengan pamflet program sosialisasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh salah satu timses paslon bupati Bondowoso.
Dalam pamflet yang tersebar, tertulis ada 6 agenda kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan , yaitu antara lain di Kecamatan Tegalampel, Wonosari, Tapen, Sumberwringin, Klabang, dan Binakal.
Bambang Soekwanto, Calon Bupati Bondowoso mengungkapkan jika kegiatan ini berpotensi corporate crime dan melanggar peraturan yang ada.
“Jika kegiatan ini dilakukan maka akan
berpotensi corporate crime. Hati – hati karena dengan terbitnya KIS berarti akan ada tagihan UHC dengan kategori pasien fiktif,” tegasnya.
Bambang juga menambahkan jika dirinya kasihan pada calon Bupati rivalnya yakni Ra Hamid dari paslon 01.
“Kasihan lah karena sampai sekarang Ra Hamid dikelilingi orang yang tak paham regulasi. Karena saya ingin bersaing fair maka harusnya sekelas kyai dari ponpes besar juga dibantu oleh tim yang benar dan faham regulasi,” pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi kontak person atas nama Mursid yang tertertera dalam pamflet program di maksud, menyebut jika program tersebut digagalkan.
“Gak jadi mas, informasi dari beliaunya tidak jadi gitu.Gak paham saya pokoknya ditunda gitu. Ya tanya ke pak ketua atau pak Tohari. Saya kan diinformasi beliau,” pungkasnya.
Kepala Dispendukcapil, Agung Tri Handono juga menyampaikan jika pihaknya tidak kan melaksanakan program ini dalam waktu ke depan.
“Sudah kita sampaikan untuk ditunda pelaksanaannya setelah Pemilukada. Kita juga sudah sepakat dengan pemilik Pokir kegiatan tersebut,” ungkap Agung.
“Pihak BPJS mulai kmarin tidak mengeluarkan kartu KIS karena warga untuk berobat cukup menggunakan KTP. Pihak BPJS kesehatan meskipun diundang ke acara itu juga tidak akan hadir, ucap Edy, Kabag BPJS Bondowoso.
