Semarang, FAKTUAL.CO.ID – Permasalahan yang terus bergulir di kawasan Pasar Johar dan Shopping Center Johar kembali memicu kekecewaan para pedagang. Mereka menilai Komisi B DPRD Kota Semarang yang seharusnya hadir sebagai pengawas dan penyambung aspirasi rakyat justru memilih diam dan terkesan acuh terhadap persoalan yang terjadi.
Sejumlah pedagang menyayangkan minimnya respons dari Ketua Komisi B, Joko Widodo, ketika berbagai pemberitaan media mengangkat dugaan persoalan penataan pasar serta keterlibatan oknum di internal instansi pasar.
Nama Much Rois Bahrodi, yang disebut sebagai oknum dari bidang ketertiban (Trantib) instansi pasar, turut menjadi sorotan dalam polemik yang berkembang. Namun hingga kini, para pedagang menilai belum ada langkah tegas, pemanggilan resmi, maupun pernyataan terbuka dari Komisi B.
“Ketika rakyat membutuhkan jawaban, mereka diam seribu bahasa. Tidak ada suara, tidak ada sikap,” ujar Budi (nama samaran), salah satu pedagang Pasar Johar.
Pedagang menilai kontras sikap tersebut terlihat saat kebijakan kenaikan retribusi atau aturan baru diberlakukan. “Kalau soal menaikkan retribusi atau aturan yang mencekik pedagang, cepat sekali palu diketok. Tapi saat kami butuh perlindungan dan kejelasan, justru tidak ada keberanian bersuara,” tambahnya.
Berbagai persoalan yang disebut belum tuntas antara lain penggunaan fasilitas umum untuk berjualan, polemik penataan di Pasar Johar, persoalan di Pasar Dargo, hingga pembagian dan pengelolaan lapak di Shopping Center Johar. Para pedagang menilai masalah-masalah tersebut semestinya dapat difasilitasi penyelesaiannya melalui fungsi pengawasan legislatif.
Kekecewaan pedagang juga menyentuh aspek moralitas dan ketegasan penegakan aturan di internal instansi. Mereka mempertanyakan apakah ada evaluasi, sanksi, maupun pembinaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. “Hukuman tak pernah terdengar, pembinaan moralitas pun tak nampak. Ini membuat masyarakat ragu untuk melapor jika ada penyimpangan,” ungkap Budi.
Situasi ini dinilai berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap anggota legislatif di Kota Semarang. Beberapa pedagang bahkan menyebut momentum politik mendatang akan menjadi ajang evaluasi masyarakat terhadap wakil rakyat yang dinilai tidak hadir saat dibutuhkan.
“Kalau seperti ini terus, pasti akan muncul figur-figur baru di pemilihan berikutnya. Masyarakat ingin wakil yang benar-benar membela,” tutup Budi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Komisi B DPRD Kota Semarang terkait berbagai persoalan yang disampaikan para pedagang. Para pelaku usaha pasar berharap adanya dialog terbuka, langkah konkret, serta keberanian moral dari para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan polemik yang berlarut-larut.
