BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID – Dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Gadingsari, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, setelah pemberitaan pertama terkait dugaan pekerjaan pondasi yang tidak sesuai spesifikasi, dugaan mark up upah Harian Orang Kerja (HOK), serta dugaan adanya pemberian fee kepada pihak tertentu diterbitkan, Ketua P3TGAI Desa Gadingsari, Nawawi, hingga kini memilih bungkam.
Tidak ada klarifikasi maupun tanggapan resmi yang disampaikan Nawawi untuk menjawab berbagai dugaan yang menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, media telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Nawawi. Namun, jawaban yang disampaikan tidak menjawab substansi persoalan yang dikonfirmasi.
“Saya orang tani, tidak mengerti bahasa seperti itu,” ujar Nawawi saat dikonfirmasi pada 23 Juli 2026.
Pernyataan tersebut tidak menjelaskan dugaan kondisi pondasi yang dinilai minim, dugaan ketidaksesuaian pembayaran HOK, maupun informasi mengenai dugaan pemberian fee kepada pihak tertentu.
Kini, setelah berita pertama diterbitkan, Nawawi juga belum memberikan tanggapan lanjutan. Sikap diam tersebut membuat sejumlah dugaan terkait pelaksanaan proyek P3TGAI Desa Gadingsari belum memperoleh kejelasan.
Berdasarkan pantauan media di lapangan, terdapat sejumlah titik pasangan pondasi yang diduga memiliki kedalaman minim. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang ditetapkan dalam program P3TGAI.
Di sisi lain, informasi yang dihimpun media juga menyebut adanya dugaan mark up pembayaran HOK serta dugaan pemberian fee kepada pihak tertentu dalam pelaksanaan proyek.
Namun, hingga berita kedua ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Nawawi yang membantah ataupun menjelaskan secara rinci dugaan tersebut.
Sebelumnya, media juga telah meminta tanggapan kepada Kepala Desa Gadingsari, Halis. Pihak desa menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek P3TGAI tersebut berada di bawah pengelolaan Nawawi dan mengarahkan media untuk meminta penjelasan langsung kepada Ketua P3TGAI.
Dengan demikian, pihak yang disebut bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan proyek hingga kini belum memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan.
Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat urgensi dilakukannya pemeriksaan oleh pihak berwenang. Terlebih, dugaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kualitas pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut pembayaran tenaga kerja dan dugaan adanya aliran dana kepada pihak tertentu.
Media akan menindaklanjuti persoalan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Bondowoso untuk mendorong pemeriksaan dan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan P3TGAI Desa Gadingsari.
Audit diharapkan dapat menguji kesesuaian pekerjaan fisik dengan spesifikasi dan volume yang ditetapkan, memeriksa daftar serta pembayaran HOK, menelusuri penggunaan anggaran, serta memastikan ada atau tidaknya dugaan pemberian fee kepada pihak tertentu.
Pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar berbagai dugaan yang berkembang tidak berhenti sebagai isu di tengah masyarakat, melainkan dapat diuji berdasarkan fakta teknis, dokumen administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua P3TGAI Desa Gadingsari, Nawawi, belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi setelah berita pertama diterbitkan.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Nawawi, Pemerintah Desa Gadingsari, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program P3TGAI tersebut.
