Palembang, FAKTUAL.CO.ID – Terima kasih kepada BJKW2 Kementerian PUPR, yang terus mendukung agenda-agenda yang ada di PAKKI Sumsel. jadi MUSWIL IV PAKKI Sumsel ini adalah agenda wajib untuk menjalankan organisasi kita yang sudah terakreditasi oleh pu juga. Salah satu komponen akreditasi itu adalah melaksanakan muswil, sesuai dengan adrt-nya kita selama 4 tahun sekali kemudian juga di penyelenggaraan muswil ini juga kita akan mengevaluasi yang sudah kita kerjakan selama 4 tahun pengurusan ini. Ujar Ir. Irfa Kodri.ST.MT.CSP.IPM.ASEAN-Eng selsku ketua DPW PAKKI Sumsel periode 2020-2024.
“muswil ini dilakukan, salah satu agendanya adalah penyampaian LPJ Pengurus DPW PAKKI Sumatera Selatan periode 2020-2024 dan pemilihan Ketua DPW PAKKI Sumsel yang baru periode 2024-2024. Termasuk tadi isu-isu tentang keselamatan konstruksi itu juga, apakah sudah dilaksanakan apa bila di dunia konstruksi sumsel karena sudah ada di undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang mana wajib semua pekerjaan konsumsi itu menerapkan keselamatan konstruksi ditambah lagi sudah ada permanennya, di PERMPEN PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentag SMKK ,semua pekerjaan konstruksi itu harus menerapkannya.
“penerapan keselamatan konstruksi nanti ada pengawasannya seperti yang disampaikan oleh ibu kepala Balai BJKW 2 Kementerian PUPR tadi, ada pengawasan keselamatan konstruksi yang Namanya PE SMKK. Sehingga kita asosiasi pakki sumsel ini akan berkolaboarsi dalam melaksanakan itu karena PAKKI sumsel ini adalah salah satu asosiasi profesi yang anggotanya merupakan kumpulan dari orang-orang yang ahli dan terampil di bidang K3 Konstruksi dan keselamatan konstruksi, jadi SDM kita ini adalah Kumpulan orang-orang yang menjalankan K3 konstruksi selama ini. contoh saja kalau ada dokter itu ada asosiasi nya yakni IDI, kalau pengacara itu ada juga asosiasi pengacaranya misalnya PERADI dan kita yang bidang K3 Konstruksi ini asosisasi profesinya adalah PAKKI atau perkumupulan ahli keselamatan konstruksi Indonesia.
“ahli-ahli dan terampil di bidang k3 kontruksi dan keselamatan konstruksi ini, rumah besarnya itu adalah ada A2K4-I (dahulu) kalau sekarang namanya PAKKI atau perkumpulan ahli keselamatan konstruksi Indonesia, per wilayah ada juga cabangnya termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan jadi mungkin itu yang perlu kita tekankan kepada teman-teman media seperti itu.
“Setelah mengikuti berbagai agenda rapat pada muswil PAKKI Ke IV Sumsel ini, baik pengesahan susunan acara, tatib muswil dan penerimaan lpj pengurus pakki sumsel periode 2020 s.d 2004. Maka diadakan pemilihan ketua dpw pakki sumsel periode 2024 sdg 2028 dan secara aklamasi bpk Ir. Irfa Kodri.ST.MT.CSP.IPM.ASEAN-Eng terpilih sebagai Ketua DPW PAKKI SUMSEL Periode 2024 s.d 2028.
Selanjutnya, Kami dari Balai Bina jasa konstruksi Kementerian PUPR wilayah 2 Palembang, sangat mendukung mendorong sekali musyawarah wilayah keempat ini karena nanti ke depannya akan kami terus berkolaborasi, kita banyak tugas dari Bapak Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan terutama fokusnya untuk infrastruktur energi dan air serta untuk renovasi sekolah-sekolah jadi pasti akan banyak dibutuhkan ahli K3,di ruang rapat Prameswara Palembang hari ini ujar Ibu Martalia Isneini, S.T.M.E. Kepala Balai Jasa Konstruksi PUPR Wilayah 2 Palembang.
“jadi ke depannya ini salah satu langkah supaya nanti hasil MUSWIL PAKKI KE IV ini bisa mengeluarkan pengurusan PAKKI Sumsel yang strategis, dan akan banyak kegiatan PAKKI ke depan untuk mendukung kementerian PU. Detailnya yang termasuk tadi, suplai tenaga kerja ahli dan terampil K3 dari PAKKI kemudian nanti pengawasan SMKK nya juga untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti yang kemarin yang cukup efektif yang dikolaborasikan antara BJKW2 dengan PAKKI Sumsel. ke depan pengawasan dan pemantauan evaluasi SMKK juga akan kami ingin kolaborasikan juga dengan pemda sumsel dan kabupaten kota sesumsel, Tambah bu lia kabalai BJKW2 Palembang, kamis (28/11/2024).
“biasanya ada Sharing antara pemda dan Kementerian PUPR, bagaimana pemantauan evaluasi di lapangan karena mereka juga punya kewenangan untuk pengawasan terkait penyelenggaraan proyek salah satunya adalah K3. Kalau dari kementerian PU akan lebih ke proyek strategis sedangkan pemprov dan kab. Kota paket-paket pekerjaan lainnya.
“karena dalam Pengawasan SMKK Ini yang diperiksa dari dokumentasi dan lain-lain, Nanti dari situ kami akan bobot dan kami evaluasi Apakah semuanya sudah memenuhi standar K3 belum, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), itu salah satu contoh bentuk pengawasan penerapan K3 di lapangan. Seperti yang kami sampaikan bahwa kementerian PU dalam hal ini BJKW 2 Palembang hanya sanggup mengawasi pada beberapa paket saja karena kami terbatas SDM namun untuk melakukan pengawasan pemantauan evaluasi di paket pu provinsi juga bisa dilakukan oleh jakon provinsi,ujar Marlina. (Wahyudi)
