Pemerintah Tegaskan: Gaji Petugas SPPG Sudah Dibayar Rutin

Pendahuluan

Isu soal pembayaran gaji bagi petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui satuan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menarik perhatian publik sejak awal program berjalan. Banyak laporan di lapangan yang menyebut gaji tertunda, mekanisme administratif yang rumit, dan kebingungan status kepegawaian. Namun belakangan pemerintah pusat menegaskan bahwa pembayaran gaji telah dijalankan dan kini bersifat rutin.

Artikel ini akan mengupas pernyataan resmi pemerintah pusat terkait pembayaran gaji SPPG, perjalanan hingga kondisi sekarang, dan implikasi bagi para petugas dan publik.

Latar Belakang Program SPPG & MBG

Sebelum membahas pembayaran gaji, mari kita rangkum konteks programnya:

• Program MBG digagas untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi siswa di sejumlah sekolah di Indonesia, melalui unit-pelayanan yang disebut SPPG.
• Petugas SPPG meliputi berbagai tingkat: kepala SPPG, ahli gizi, staf administrasi, staf dapur, hingga relawan dapur.
• Karena skala nasional dan beragam lokasi (termasuk daerah terpencil), terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan: regulasi kepegawaian, mekanisme pembayaran, pelaporan keuangan, dan distribusi dana.
• Salah satu tantangan yang muncul di awal adalah status kepegawaian banyak petugas SPPG yang belum sepenuhnya masuk skema formal seperti PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sehingga anggaran penggajian berjalan melalui mekanisme sementara.

Pernyataan Resmi Pemerintah: Pembayaran Gaji Sudah Dilakukan

Berikut beberapa poin kunci dari pernyataan resmi pemerintah pusat:

“Semua petugas SPPG sudah dibayar”

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa:

“Kepala SPPG sekarang sudah rutin setiap bulan (menerima gaji). Ada ahli gizi sama akuntan yang tidak serempak direkrut, juga sudah menerima. … memang butuh waktu sampai proses administrasinya dilakukan. Jadi sudah tidak ada lagi yang tidak dibayar.”
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme program MBG kini menggunakan akun virtual resmi dari BGN, dan pembayaran telah beralih dari sistem reimbursement lama ke sistem yang lebih tertib.

Gaji Minimal untuk Petugas

Dalam pernyataan yang sama, disebutkan bahwa salah satu dampak sosial-ekonomi program ini ialah:

“Yang tadinya ibu rumah tangga dan tidak punya pendapatan, sekarang bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp 2 juta per bulan.”
Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyebut adanya gaji atau penghasilan dasar untuk petugas SPPG-level tertentu (termasuk ibu rumah tangga yang menjadi pekerja SPPG) telah berjalan.

Perubahan Mekanisme Pembayaran

Beberapa hal penting yang diperbaiki:

• Implementasi akun virtual agar dana dari BGN langsung masuk ke unit SPPG, bukan lagi sistem “rembes” atau reimbursement yang memerlukan pengeluaran terlebih dahulu.
• Pelaporan dan pengelolaan keuangan unit SPPG dilakukan secara lebih tertib dan digital.
• Target keberlanjutan: Program MBG menargetkan hingga 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025.

Mengapa Sebelumnya Terjadi Tunggakan Gaji & Bagaimana Pemerintah Menanganinya

Faktor Terjadinya Tunggakan

• Status kepegawaian banyak petugas yang belum formal (belum masuk skema PPPK/ASN) menyebabkan mekanisme gaji belum bisa langsung menggunakan alokasi APBN standar.
• Lokasi pelayanan yang tersebar, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), menambah kompleksitas logistik dan administrasi.
• Sistem pembayaran awal menggunakan mekanisme reimbursement, yang mengharuskan petugas/institusi mengeluarkan dana terlebih dahulu baru diganti—menyebabkan beban keuangan di pihak petugas.

Langkah Pemerintah dalam Memperbaiki

• Dengan pernyataan resmi bahwa pembayaran sudah berjalan rutin, pemerintah mencerminkan pergeseran ke mekanisme yang lebih cepat dan langsung.
• Penggunaan akun virtual mempercepat aliran dana dan meminimalkan tunggakan.
• Transparansi dalam pelaporan dan pengalihan sistem ke digital membantu memantau pembayaran secara nasional dan menghindari kesenjangan antar-daerah.
• Sosialisasi dan penerapan minimal penghasilan – seperti penghasilan “minimal Rp 2 juta” untuk petugas tertentu – memberi kepastian kepada sebagian besar petugas.

Kondisi Saat Ini & Apa Artinya bagi Petugas SPPG

Dengan konfirmasi bahwa gaji telah dibayarkan dan kini rutin, berikut beberapa implikasi bagi petugas SPPG:

• Kepastian pembayaran: Petugas dapat mulai merencanakan keuangan pribadi/familinya karena gaji tidak lagi tertunda secara sistematis.
• Motivasi kerja meningkat: Ketika pembayaran teratur, petugas lebih bisa fokus pada tugas inti (penyiapan makanan bergizi, distribusi, monitoring) daripada khawatir soal gaji.
• Profesionalisme margin naik: Dengan sistem pembayaran yang lebih formal, diharapkan standar kerja dan pertanggungjawaban meningkat.
• Perbedaan antar-daerah tetap ada: Meskipun pemerintah pusat sudah memastikan pembayaran rutin, tetap ada tantangan di tingkat daerah terkait implementasi, beban kerja tambahan, dan tunjangan lokal.

Catatan dan Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan

Meski sudah ada kemajuan signifikan, masih ada beberapa area yang perlu dicermati agar implementasi ideal tercapai:

• Pemerintah menyebut penghasilan “minimal Rp 2 juta” – namun ini belum menjelaskan secara rinci status jabatan, golongan, tunjangan, dan skema pembayaran lengkap.
• Petugas dengan beban kerja tinggi dan tanggung jawab besar (seperti kepala SPPG) mungkin memperoleh kompensasi lebih tinggi – namun akses data terbuka dan transparan belum universal.
• Untuk petugas di daerah terpencil, tantangan logistik dan infrastruktur masih bisa mempengaruhi kecepatan dan kelengkapan pembayaran.
• Standarisasi skema gaji/tunjangan antar-daerah penting agar tidak terjadi kesenjangan besar antara unit SPPG di kota besar vs unit di wilayah 3T.
• Monitoring dan audit harus terus dilakukan agar sistem baru (akun virtual, pelaporan digital) tidak disalahgunakan atau terbengkalai di tingkat lokal.

Kesimpulan

Pernyataan resmi dari pemerintah pusat melalui BGN bahwa gaji petugas SPPG dalam program MBG sudah dibayar dan kini rutin setiap bulan menunjukkan kemajuan penting dalam tata kelola pembayaran dan administrasi program MBG.

Bagi banyak petugas, ini berarti kepastian finansial yang sebelumnya diragukan. Namun, untuk memastikan keberhasilan penuh, diperlukan transparansi lebih lanjut dalam mekanisme pengupahan dan tunjangan, penyesuaian di setiap daerah sesuai kondisi lokal, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan di tingkat lapangan.