Banyuwangi, FAKTUAL.CO.ID –
Baru-baru ini, masyarakat Desa Dasri Kecamatan Tegalsari resah. Lantaran warga penerima bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai-BBM (Bahan Bakar Minyak) PKH (Progam Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di tarik pungutan oleh oknum perangkat desa sebesar Rp.50 ribu.
Seperti diberitakan, beberapa warga kepada wartawan mengaku resah, pasalnya mereka pada saat pengambilan bantuan BLT-BBM,PKH dan BPNT tidak utuh mendapatkan bantuan. Masing masing penerima manfaat tersebut, mengatakan dengan alasan tidak jelas kenapa bantuan yang diterima telah berkurang lima puluh ribu.
Terkait hal itu, Supandi, Kepala Desa Dasri saat dikonfirmasi di kantor desanya, dia membenarkan bahwa pihak desa memang telah melakukan tarikan.
Dia mengatakan bahwa sebelumnya sudah di sosialisasikan ke warga. Uang lima puluh ribu tersebut rencananya akan di belikan untuk kendaraan pelayanan.
“Sejak satu tahun yang lalu kita itu sudah mengajak musyawarah bareng-bareng untuk iuaran pembelian atau pengadaan ambulance, itupun sudah kita buatkan berita acaranya atas persetujuan BPD.Katanya.Sabtu,(03/12/2022).
Bahkan, Supandi menjelaskan kepada warganya dia menyampaikan bahwa di setiap warga penerima manfaat untuk pembelian 1 buah unit ambulance tersebut agar menyisihkan rejekinya.
Sumbangan warga yang menurutnya sebagai amal jariyah itu sudah berjalan satu tahun lalu dan sekarang telah berkumpul dua puluh juta.
“Kita itu mengajak sukarela, dan bantuan itu tetap utuh tidak dipotong, kita hanya mengajak untuk amal jariah atau infaq, Bahkan kemarin, saya sudah bilang ke petugas Pos saya minta Ijin apakah saya salah kalau saya minta untuk iuran bantuan.” Jelentrehnya.
Ironisnya, saat disinggung dasar penarikan ke warga, justru Supandi membeberkan bahwa kebijakan Mantan Bupati Anas yang memotong gaji para ASN itulah yang dianggap meresahkan masyarakat.
“Kalau terkait peraturan, sekarang gini saja mas, ini ngomong kabupaten loh ya,! kata Pak Anas, apapun bentuknya uang dari pemerintah yang dibayarkan oleh beliaunya, agar setiap ASN itu untuk menyumbang kepada yatim-piatu duafa dan orang-orang terlantar 2 ½ persen, sebetulnya itu yang meresahkan mas.” Ungkapnya.
“Memang untuk unit ambulance ini,kita tidak ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) di DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) ” Jelasnya lagi.
Hingga pemberitaan ini tayang, masih belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait. (Indra)
