Bondowoso, FAKTUAL.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Bupati, Senin (30/03). Forum ini menjadi titik krusial dalam merumuskan arah pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan kebijakan kabupaten dengan agenda nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), hingga perwakilan daerah tapal kuda seperti Banyuwangi, Situbondo, dan Jember.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dr. Agung Subagyo, STP, MSI, turut memberikan arahan strategis.
Dalam sambutannya, Agung menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan sekadar proses administratif, melainkan amanah besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan agar setiap program daerah selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
“Setiap kebijakan pembangunan harus terintegrasi dan selaras, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional,” ujarnya.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi dan Industri”. Tema tersebut sejalan dengan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2027 yang membidik pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,3 hingga 7,5 persen, sekaligus mendorong pemerataan antarwilayah.
Di tingkat provinsi, arah kebijakan itu diturunkan dalam tema RKPD Jawa Timur 2027, yakni “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.”
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan tren positif di Bondowoso. Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, penyerapan tenaga kerja cukup baik, serta pertumbuhan ekonomi yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir—meski masih di bawah rata-rata Jawa Timur.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius melalui program yang terarah dan berkelanjutan.
Dalam konteks pengembangan wilayah, sinergi antar daerah menjadi sorotan utama. Kawasan tapal kuda dinilai memiliki potensi besar jika dikelola melalui kolaborasi lintas wilayah.
“Tidak ada daerah yang bisa berkembang sendiri. Kolaborasi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing kawasan,” tegas Agung.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemkab Bondowoso diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
