BONDOWOSO, FAKTUAL.CO.ID — Rekrutmen perangkat Desa Lombok Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, menjadi sorotan setelah peserta berinisial HF mengaku dimintai Rp25 juta dengan janji diangkat sebagai Kaur Keuangan.
Menurut HF, permintaan itu terjadi setelah ia berkoordinasi dengan Kepala Desa Lombok Wetan berinisial DN. HF menyebut uang tersebut sebagai bagian dari “kebijakan kepala desa”.
“Saya dimintai uang, namanya kebijakan kepala desa. Waktu saya bayar sampai saya transfer ada videonya semua, dengan janji dijadikan perangkat,” ujar HF saat dikonfirmasi.
HF juga mengaku memiliki bukti transfer dan rekaman video terkait pembayaran tersebut. Namun, informasi itu belum membuktikan adanya pelanggaran dan masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan bukti, dokumen rekrutmen, serta keterangan para pihak.
Pemerintah Kecamatan Wonosari telah meminta penjelasan kepada Kepala Desa Lombok Wetan. Kasi Pemerintahan Kecamatan Wonosari, Ridwansyah, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan sebanyak tiga kali, tetapi belum mendapat respons.
“Kami sudah melayangkan surat panggilan hingga tiga kali, namun belum ada respons dari kades. Berulang kali juga kami secara langsung maupun melalui WhatsApp mempertanyakan persoalan tersebut, tetapi tidak direspons,” kata Ridwansyah, 10 September 2026.
Ridwansyah mengatakan pihak kecamatan telah menjalankan mekanisme sesuai ketentuan dan mengedepankan transparansi. Ia juga menyatakan tidak mengetahui adanya permintaan uang kepada peserta.
“Kami selalu transparan dan untuk masalah peserta dimintai uang kami tidak tahu,” kata Ridwansyah.
Pernyataan itu berbeda dengan pengakuan HF. Klarifikasi Pemerintah Desa Lombok Wetan, khususnya Kepala Desa DN, masih diperlukan untuk menjelaskan kronologi dan mekanisme rekrutmen.
Media telah menghubungi Kepala Desa Lombok Wetan DN melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan permintaan Rp25 juta, mekanisme rekrutmen, komunikasi dengan peserta, dan status pengangkatan yang disebut HF.
Hingga berita ini disusun, pesan tersebut belum mendapat tanggapan.
Kebenaran dugaan permintaan uang, tujuan pembayaran, serta kemungkinan kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa masih perlu diverifikasi. Bukti transfer, rekaman video, dokumen rekrutmen, dan komunikasi yang disebut dimiliki HF dapat diperiksa oleh pihak berwenang.
Pemberitaan ini tidak menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Dugaan tersebut perlu diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Redaksi FAKTUAL.CO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Lombok Wetan serta pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.(Mulyono)
