Pasaman, FAKTUAL.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Pasaman di bawah kepemimpinan Bupati Welly Suhery dan Wakil Bupati H. Parulian menegaskan capaian satu tahun pemerintahan mereka melalui empat program unggulan yang difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. Klaim tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Evaluasi Program Unggulan di Media Center Diskominfo Pasaman, Senin (18/5/2026).
Bupati Welly menekankan, arah kebijakan pemerintahannya tidak sekadar mengejar pembangunan fisik, melainkan memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah harus hadir di tengah rakyat. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan harapan dan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Pasaman,” tegas Welly.
Di sektor kesehatan, Pemkab Pasaman mengandalkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan berobat gratis di puskesmas hingga rumah sakit daerah. Layanan ini diperkuat dengan Ambulans SIGAP yang telah beroperasi di 12 kecamatan dan menangani ratusan kasus hingga Maret 2026, mulai dari evakuasi pasien hingga pengantaran jenazah tanpa biaya. Pemerintah juga meningkatkan fasilitas pendukung seperti rumah singgah persalinan serta mutu layanan di RSUD Tuanku Imam Bonjol dan RSUD Tuanku Rao.
Pada sektor pendidikan, kebijakan pendidikan gratis dan bantuan seragam menjadi fokus utama. Sepanjang 2025, sebanyak 5.111 siswa baru menerima bantuan seragam. Tahun 2026, program tersebut ditingkatkan dengan target 11.000 siswa SD dan SMP menerima seragam jadi. Program pendidikan gratis juga diperluas hingga jenjang SMA, SMK, SLB, madrasah, dan pondok pesantren.
Di bidang pertanian, Pemkab Pasaman meluncurkan program Bajak Gratis melalui aplikasi “BAGUS” (Bajak Gratis Untuk Semua) yang menyasar petani kurang mampu guna menekan biaya produksi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Welly juga menegaskan komitmennya memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
“Pupuk subsidi harus sampai ke petani yang berhak, bukan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Welly.
Sementara itu, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi intervensi di sektor perumahan. Sepanjang 2025, pemerintah membangun 741 unit rumah baru dan merenovasi 203 unit. Program ini berlanjut pada 2026 dengan prioritas bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar memiliki hunian yang layak dan sehat.
Evaluasi satu tahun pemerintahan ini menjadi penegasan arah kebijakan Welly–Parulian yang berfokus pada layanan dasar, sekaligus tolok ukur awal efektivitas program yang dijalankan di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( Abdi Novirta)
