Nagekeo, FAKTUAL.CO.ID – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera memanggil dan memeriksa mantan Ketua Yayasan Citra,Yoseph Lambo terkait pengelolaan dana pabrik garam yodium yang berlokasi di Dusun Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo.
Permintaan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Yayasan Citra oleh Tokoh Muda dan Tokoh Masyarakat Kaburea ini, pasalnya, Yayasan Citra diduga telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana operasional pabrik yang digelontorkan Pemda Ngada kala itu sehingga mengakibatkan gedung bahkan fasilitas pabrik tersebut terbengkalai sampai saat ini.
Hal itu juga sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
“Aparat penegak hukum harus segera memanggil dan memeriksa mantan Ketua Yayasan Citra terkait pertanggungjawaban dana yang diberikan Pemda Ngada untuk operasional dan perawatan pabrik garam yodium di Dusun Kaburea,” ujar Suprianto salah Tokoh Muda Kaburea di kediamannya, Kamis (24/07/2025).
Kata dia, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja pabrik garam yodium ini telah hilang kabar selama puluhan tahun lamanya sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya dana tersebut.
“Perlu ada pemeriksaan yang serius dan transparan untuk mengetahui kebenaran tentang hilangnya dana Pemda Ngada yang dikelola oleh Yayasan Citra,” tukasnya.
Pemeriksaan terhadap mantan Ketua Yayasan Citra diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran tentang penggunaan dana Pemda Ngada dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Menurut Suprianto, isu ini menjadi perhatian utama karena melibatkan dana publik yang seharusnya digunakan secara transparan dan akuntabel demi keberlangsungan produksi garam yodium yang sangat penting bagi masyarakat.
Lebih dari itu, proses hukum dapat berjalan secara adil dan terbuka, serta memberikan kejelasan atas dugaan penyimpangan yang terjadi, sebab pabrik tersebut merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, mengingat garam yodium berperan krusial dalam mencegah gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium.
“Kasus dana operasional pabrik garam yodium di Kaburea telah menjadi sorotan publik setelah munculnya dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kelangsungan produksi garam yodium berkualitas,” ringkas Suprianto.
Dugaan penyalahgunaan dana ini pun memicu desakan dari Tokoh Masyarakat Kaburea lainnya yang enggan disebutkan namanya.
Menurut dia, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mantan Ketua Yayasan Citra, yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana operasional pabrik.
Langkah ini dianggap penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan semestinya demi kepentingan masyarakat luas.
“Yayasan Citra memegang peranan penting dalam pengelolaan Pabrik Garam Yodium di Kaburea. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana operasional pabrik, Yayasan ini seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan administrasi dengan transparan dan akuntabel,” ungkap tokoh yang enggan disebutkan namanya ini dengan lirih.
Lebih jauh, ia berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga agar pengelolaan dana operasional di masa depan dapat dilakukan dengan tata kelola yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga manfaat dari pabrik garam yodium dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas tanpa adanya penyimpangan.
Sikap kritis sekaligus konstruktif, kata dia, mencerminkan keinginan kuat mereka untuk mewujudkan Kaburea yang lebih transparan dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita dukung upaya penegakan hukum dengan menjaga sikap kritis dan konstruktif, serta mendorong transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan,” ajaknya.
Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan dan sumber daya publik, seperti pabrik garam yodium yang sangat penting bagi masyarakat, dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan bersama.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana berjalan sesuai aturan dan demi kepentingan masyarakat luas.
“Peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan menuntut keadilan menjadi bagian krusial dalam menjaga integritas lembaga dan mendukung terciptanya tata kelola yang bersih,” pungkas tokoh masyarakat tersebut.
