Berita  

Rencana Pembangunan Villa di Klatakan Situbondo Di duga Gunakan Material Ilegal

Situbondo, FAKTUAL.CO.ID – Proyek rencana pembangunan villa di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Kini menjadi pusat perhatian publik. Proyek yang semula di harapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dan akan mendongkrak dunia pariwisata kabupaten Situbondo. Di duga menggunakan batu dan tanah urug ilegal. Sebagai bahan utaman kontruksi.

Berdasarkan informasi yang di himpun oleh awak media bahan material tersebut di duga di ambil di lahan sendiri milik owner villa tersebut. Namu tidak bisa memberi tahukan titik koordinat lokasi yang di maksud oleh salah satu penjaga pembangunan villa tersebut.

Saya sering melihat truk truk yg mengangkut batu dan tanah urug ke lokasi rencana pembangunan villa itu hampir setiap hari. “Ujar salah satu warga setempat yang enggan di publik identitasnya.24/02/26.

BACA JUGA :
Cegah Penimbunan dan Permainan Harga, BULOG Bondowoso Kunci Distribusi Minyakita di Situbondo

Hal ini memantik aktifis lingkungan hidup yang sering menyuarakan keberadaan tambang ilegal di kabupaten Situbondo. Mas didit sapaannya. Beliau yang juga aktif di lembaga peduli lingkungan hidup tapalkuda nusantara (LPLH TN ).

BACA JUGA :
Gubernur Jatim dan Bupati Situbondo Lepas Peserta Mudik Gratis Tujuan Pulau Raas Madura

Ketua LPLH TN Nusantara Didit Prayitno mengatakan ” kami akan membawa dugaan temuan ini kepada APH jika terbukti bahwa asal batu dan tanah urug tersebut berasal dari tambang yang tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah” ujarnya.

Selain itu Didit juga akan mendesak APH untuk bertindak cepat. Dirinya khawatir jika Masalah tersebut tidak di atasi maka praktek tambang ilegal akan terus terjadi dan mengancam kelestarian lingkungan di kabupaten Situbondo.

BACA JUGA :
Polres Situbondo Dropping Bantuan Makanan untuk Warga Terdampak Banjir di Kendit

Pembangunan usaha villa atau penginapan harusnya langkah positif untuk sektor ekonomi dan mendongkrak pariwisata. Namun, dugaan pelanggaran hukum ini mencoreng harapan tersebut dan menjadi peringatan penting bagi pihak terkait untuk memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

banner 400x130