Bondowoso, FAKTUAL.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor tembakau. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (13/8/2025), Pemkab mematangkan rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, dan dihadiri unsur pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0822, Kepala Kejaksaan Negeri, hingga pimpinan PT Pos Indonesia.
Dalam arahannya, As’ad menegaskan bahwa BLT DBHCHT bukan sekadar bantuan tunai, melainkan wujud kepedulian pemerintah terhadap pekerja yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau, terutama buruh pabrik rokok dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk meringankan beban ekonomi mereka yang rentan. Kami ingin memastikan bantuan ini diterima utuh, tanpa potongan, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial P3AKB, terdapat sekitar 7.566 buruh pabrik rokok dan pekerja yang terkena PHK yang akan menerima BLT sebesar Rp600.000 per orang. Mekanisme penyaluran dilakukan dua tahap, masing-masing Rp300.000, dengan PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur. Proses distribusi akan dilakukan langsung di lokasi pabrik guna mempermudah penerima.
Tak hanya itu, Pemkab juga menyiapkan dukungan tambahan untuk buruh tani tembakau melalui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan memberi perlindungan sosial jangka panjang bagi pekerja, sekaligus mengurangi risiko finansial jika mereka mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan.
As’ad menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan program ini, termasuk pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“BLT DBHCHT ini adalah amanah. Kita harus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memanfaatkan DBHCHT tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, Pemkab berharap dapat menciptakan efek domino positif: menjaga daya beli, menggerakkan ekonomi lokal, dan mempertahankan keberlangsungan industri tembakau di Bondowoso.
Bagi ribuan pekerja di sektor tembakau, bantuan ini diharapkan menjadi napas segar untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah fluktuasi industri dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Pemerintah daerah optimistis, langkah ini dapat memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan.(**)
