Kepulauan Nias, FAKTUAL.CO.ID-Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) menggelar aksi unjuk rasa yang penuh semangat di depan kantor PT. Pelindo Regional 1 Cabang Gunungsitoli, Selasa (18/03/2025).
Dalam aksi tersebut, massa memprotes keras praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini membebani masyarakat Kepulauan Nias, terutama penumpang, pengantar, dan sopir truk ekspedisi di Pelabuhan Gunungsitoli.
Aksi dimulai di Lapangan Merdeka Gunungsitoli, dengan massa bergerak menuju kantor Pelindo membawa spanduk bertuliskan tuntutan tegas untuk menghentikan retribusi ganda yang dikenakan pada penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Gunungsitoli menuju Sibolga. Mereka menganggap bahwa pungutan ini sangat merugikan masyarakat kecil dan mengarah pada pemerasan.
“Kami sudah bayar di Sibolga, kenapa harus bayar lagi di Gunungsitoli? Ini jelas tidak adil!” teriak Candra Arbi Bugis, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain tuntutan terkait pungli, para demonstran juga mengangkat berbagai masalah lain, termasuk dugaan korupsi dalam proyek terminal penumpang, kebersihan pelabuhan yang sangat buruk, hingga kurangnya fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Tak ketinggalan, mereka menuntut PT. Pelindo untuk memberikan klarifikasi soal penetapan tarif retribusi yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan.
Ketegangan sempat memuncak ketika pihak PT. Pelindo, yang diwakili oleh dua pegawai, tidak segera menemui massa. Namun, setelah negosiasi, General Manager (GM) PT. Pelindo Gunungsitoli, Ardhi Amarullah, akhirnya muncul dan meminta maaf atas ketidakhadirannya di awal aksi.
Ia menjanjikan akan segera menindaklanjuti tuntutan massa dan melakukan perbaikan dalam manajemen Pelabuhan Gunungsitoli.
“Semua tuntutan akan kami kaji ulang dan pastikan pelayanan di Pelabuhan Gunungsitoli semakin baik,” kata GM Pelindo dengan tegas.
Massa AMPH pun membacakan tujuh tuntutan utama mereka, yang mencakup penghentian pungli, perbaikan fasilitas pelabuhan, dan penyelesaian masalah kebersihan serta transparansi tarif. Mereka memberi waktu tiga hari bagi PT. Pelindo untuk merespon tuntutan tersebut, dengan ancaman kembali menggelar aksi jika tidak ada tanggapan.
Protes ini mendapat perhatian besar, dengan banyak pihak yang mengharapkan adanya perubahan nyata dalam pengelolaan pelabuhan yang sangat vital bagi masyarakat Kepulauan Nias. Apakah PT. Pelindo akan memenuhi tuntutan masyarakat? Waktu yang akan menjawab.
Usai melakukan aksi, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib tanpa melakukan anarkis dengan pengawalan dari pihak keamanan.(Trh)
