Berita  

Komisi IV DPRD Bondowoso Soroti Dugaan Perselingkuhan Oknum ASN Puskesmas Maesan, Desak Tindakan Tegas

Foto:anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, Abd. Majid, S.Pd., saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Bondowoso, 6/3/25

Bondowoso, FAKTUAL.CO.ID – Dugaan perselingkuhan seorang oknum ASN Puskesmas Maesan menggemparkan publik dan menjadi buah bibir di media sosial. Tak tinggal diam, anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, Abd. Majid, S.Pd., langsung angkat bicara dan menuntut klarifikasi serta tindakan tegas dari Dinas Kesehatan.

Seusai menghadiri Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso pada Kamis (06/03/2025), Majid menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Jika terbukti benar, kami akan meminta Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk segera memanggil yang bersangkutan dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

BACA JUGA :
Pj Bupati Bondowoso Hadiri Launching Kampung Pancasila di Kelurahan Nangkaan

Oknum ASN berinisial IK sudah 20 hari absen tanpa keterangan dan tak menggubris tiga kali pemanggilan resmi. Dugaan pun semakin kuat bahwa absennya IK berkaitan dengan skandal yang tengah ramai diperbincangkan. hal itu disampaikan beberapa hari lalu oleh dr.Yudia Kepala Puskesmas maesan.

BACA JUGA :
Diduga Terjadi Skandal Perselingkuhan, Oknum ASN di Puskesmas Maesan Terancam Sanksi Berat

Citra ASN Tercoreng, DPRD Desak Sanksi Tegas!

Tak hanya menjadi aib internal, kasus ini juga memicu keresahan di kalangan masyarakat. Sejumlah rekan kerja IK mengaku malu dengan ulah sang oknum yang dinilai mencoreng kredibilitas ASN.

Majid menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. “Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran moral yang merusak citra ASN. Jika ada bukti kuat, kami akan mendesak tindakan tegas, baik administratif maupun hukum,” ujarnya lantang.

BACA JUGA :
Sigap, Pasca Kebakaran Babinsa Koramil 0822/01 Bondowoso Bersihkan Puing-Puing

Dengan sorotan publik yang semakin besar, Dinas Kesehatan kini berada di bawah tekanan. Akankah kasus ini berujung pada pemecatan atau sekadar teguran? Masyarakat menanti tindakan konkret dari pemerintah daerah.

(Mulyono)