FAKTUAL.CO.ID – Pada Kamis, 28 Agustus 2025, gelombang demonstrasi nasional dijadwalkan akan mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia. Aksi yang disebut HOSTUM, Hapus Outsourcing. Tolak Upah Murah, akan melibatkan ribuan buruh yang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR Demo 28 Agustus serta Istana Kepresidenan Jakarta.
Siapa yang Turun ke Jalan?
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa sekitar 10.000 buruh dari wilayah Jabodetabek termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, serta DKI Jakarta akan memusatkan aksi di dua lokasi utama: DPR RI dan Istana Negara.
Sementara itu, aksi serupa juga direncanakan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota, termasuk kota industri besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Banda Aceh.
Apa Isinya? Enam Tuntutan Utama
Aksi HOSTUM membawa enam tuntutan sebagai inti perjuangan buruh:
- Hapus Outsourcing & Tolak Upah Murah (HOSTUM)
- Setop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK
- Reformasi Pajak Perburuhan
- Tingkatkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan
- Hapus pajak atas pesangon, THR, JHT
- Hapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru tanpa Omnibus Law
- Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk pemberantasan korupsi
- Revisi RUU Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.
Selain itu, tuntutan paling menonjol adalah kenaikan upah minimum nasional (UMP/UMP) sebesar 8,5%–10,5% untuk tahun 2026. KSPI menjelaskan bahwa angka tersebut berdasarkan perhitungan inflasi (sekitar 3,2%) dan pertumbuhan ekonomi (sekitar 5,1–5,2%) sepanjang Oktober 2024–September 2025.
Sejarah Aksi dan Penjadwalan Ulang
Demo besar ini awalnya dijadwalkan antara 15–25 Agustus 2025, namun kemudian diundur ke 28 Agustus, memungkinkan konsolidasi massa yang lebih terstruktur.
Kronologi Singkat Aksi
- 20 Agustus 2025: Dalam konferensi pers, Said Iqbal mengumumkan rencana aksi nasional, menyebut angka 10.000 buruh dan lokasi utama di Jakarta.
- Beberapa hari kemudian, media nasional seperti Tirto, IDN Times, Liputan6, dan Kompas mencermati eskalasi rencana aksi, dengan fokus pada tuntutan upah dan penghapusan outsourcing.
Respons Pemerintah & Publik
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai kesiapan pengamanan, antisipasi kemacetan, atau respons terhadap tuntutan buruh. Namun, seperti tipikal aksi massa besar, aparat keamanan kemungkinan akan disiagakan di titik-titik strategis, terutama sekitar DPR dan Istana.
