Muara Enim, FAKTUAL.CO.ID – Proyek pembangunan bronjong di Desa Tenam Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang seharusnya berfungsi sebagai dinding penahan tanah itu diduga dikerjakan asal jadi, amburadul, dan jauh dari standar teknis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga terkait kualitas serta ketahanan bangunan yang bernilai miliaran rupiah tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan susunan batu di dalam bronjong tidak rapi dan tidak padat. Batu yang digunakan tidak seragam ukurannya sehingga menciptakan banyak celah. Pengisian batu pun terlihat dilakukan sembarangan, tanpa mengikuti metode penyusunan yang benar. Warga menduga material yang dipakai bukan batu sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), melainkan batu kali yang kualitasnya lebih rendah.
Kecerobohan tidak berhenti di situ. Pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm dan sepatu keselamatan. Padahal, item Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah jelas tercantum dalam anggaran proyek. Pelanggaran ini bukan hanya membahayakan pekerja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap regulasi negara.
“Ketidakpatuhan terhadap penggunaan APD merupakan pelanggaran nyata terhadap UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87 yang mewajibkan perusahaan menerapkan K3,” ungkap salah satu warga.
Warga mendesak Dinas PU dan kontraktor turun langsung ke lokasi untuk mengevaluasi pekerjaan. Mereka bahkan meminta agar pekerjaan yang sudah terpasang dibongkar ulang karena dianggap sangat tidak sesuai ketentuan teknis.
Diketahui, pekerjaan baru mencapai tiga baris bronjong yang telah terpasang, namun kondisinya sudah memprihatinkan.
Sementara itu, Ilham selaku pihak pelaksana proyek saat dikonfirmasi melalui WhatsApp memberi jawaban yang dinilai tidak profesional. Ketika ditanya terkait batu yang tidak rata, ia menjawab bahwa agar batu bisa rata harus dibuatkan cetakan. Ketika ditanya mengenai pemerataan lokasi dan pemasangan yang terkesan asal-asalan, ia hanya menjawab, “Ntar saya ke lokasi, ini lagi makan,” ujarnya singkat.3/12.
Proyek ini kini menjadi sorotan, dan warga menunggu langkah tegas dari Dinas PU untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
wakil
