Situbondo, FAKTUAL.CO.ID – Peningkatan ruas Jalan Desa Kembangsari Kecamatan Jatibanteng yang dikerjakan dengan jenis kegiatan Hotmix AC-WC dan Pekerjaan Drainase menggunakan anggaran APBD 2025 senilai Rp 370.967.000,00, menuai kritik keras dari tokoh Masyarakat Setempat dan aktivis pasalnya hasil pekerjaan tersebut sangat mengecewakan.
Seorang tokoh Masyarakat Desa Kembangsari Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo TAUFIK HIDAYAH.SH sekaligus Selaku Ketua Umum GPK (Gerakan Peduli Kebangsaan ) mengkritik Keras adanya proyek Hotmix ACWC dan Pekerjaan Drainase yang terkesan pekerjaan tersebut hanya dikerjakan asal asalan demi Meraup keuntungan yang diduga Ratusan juta rupiah.
Dugaan kuat itu muncul lantaran Berdasarkan pantauan lapangan, puluhan meter saluran drainase tampak rapuh dan kurang kokoh. Material yang digunakan di sejumlah titik dinilai tidak sesuai standar, ditambah campuran semen yang minim.
“Kalau dilihat langsung, banyak bagian yang kayaknya cuma diplester tipis.
Masa bangunan semahal itu, hasilnya kayak gini.. ?” ungkap seorang warga masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Menurut salah satu pekerja yang di temui di lapangan menyampaikan bahwa Campuran yang dipergunakan 4 Argo pasir dan 1 zak semen dan itu adalah perintah (21/10/2025).
Seorang Tokoh Masyarakat Taufik Hidayah.SH yang juga sebagai Ketua Umum GPK ( Gerakan Peduli Kebangsaan ) Mengatakan “Salah satunya pekerjaan tersebut secara kasat mata sudah terlihat, kalau untuk ketebalan saat hamparan dari hasil fisik pekerjaan yang ada indikasi mengurangi ketebalan volume” .
“Timbunan aspalnya sangat tipis tidak sesuai ekspektasi yang diperkirakan tidak sampai 5 cm saat di gelar atau dihampar saat gembur. Sehingga ketika digilas saat pemadatan aspal diperkirakan hanya 2 cm bahkan kurang dari 2 cm”, ujar Taufik
Kemudian dari hasil investigasi oleh taufik di lokasi pengerjaan proyek tersebut dapat terlihat bahwa tingkat ketebalan hotmix pada jalan itupun berada di tingkat 1,5-3 cm saat padat dan juga kwalitas hotmix kasar AC/WC.
Tentu ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara dengan dugaan kuat mengurangi volume ketebalan yang direalisasikan.
Maka, untuk memberikan kepastian dan masyarakat bisa merasakan infrastruktur jalan yang baik serta berkwalitas Tokoh masyarakat setempat dan sekaligus Ketua Umum GPK akan mengadukan secara resmi ke dinas terkait bahkan kepada APH bilamana tidak ada perbaikan dari pihak rekanan atau kontraktor.
Menurutnya ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan pencegahan, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 43 tahun 2018.
Apalagi Bupati Kita Mas Rio Sangat tegas menyampaikan kalau proyek yang ada di Kabupaten Situbondo sudah mulai banyak dikerjakan dan meminta untuk diawasi bersama
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat pun mempertanyakan fungsi pengawasan dari dinas terkait.
Taufik Hidayah.SH mendesak adanya audit teknis independen serta evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor pelaksana, guna memastikan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi kontrak dan Dinas PUPU tidak tutup mata.
Sementara itu hinga berita ini diturunkan CV. INTAN belum ada keterangan apapun
