Bondowoso, FAKTUAL.CO.ID – Di balik seremoni penyerahan petikan Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu formasi 2025, tanda tanya besar justru mengemuka soal besaran gaji yang akan diterima ribuan pegawai. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, M.Ag., memilih tidak mengungkap nominal secara rinci saat diwawancarai awak media.
Penyerahan SK kepada 4.502 PPPK paruh waktu berlangsung di Alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso, Senin (29/12/2025). Momen itu disambut antusias para penerima SK yang telah menanti kepastian status kerja selama bertahun-tahun.
Namun, kegembiraan tersebut dibayangi kegelisahan. Dalam keterangannya, Bupati Hamid hanya menyebut bahwa upah PPPK paruh waktu mengacu pada ketentuan pemerintah dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia tidak menyebut angka pasti berapa gaji yang akan diterima para PPPK.
“Ini sudah sesuai regulasi pemerintah dan kemampuan APBD,” ujar Bupati Hamid singkat, tanpa merinci nominal, baik harian maupun bulanan.
Sikap tersebut memunculkan spekulasi, terlebih setelah sejumlah honorer mengungkapkan realita upah yang jauh dari kata layak.
Rofiki, tenaga teknis di salah satu SMP negeri di Bondowoso, mengaku hanya menerima gaji Rp175 ribu per bulan.
Sementara itu, Dwi, honorer di salah satu kelurahan, menyebut upah yang diterimanya sekitar Rp600 ribu per bulan.
“Dengan beban kerja dan tanggung jawab yang ada, jelas itu sangat minim,” ujar Dwi.
Minimnya transparansi soal nominal gaji ini dinilai berpotensi menimbulkan kekecewaan massal, mengingat status PPPK paruh waktu kerap digadang sebagai solusi atas persoalan kesejahteraan tenaga honorer.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Bondowoso belum merilis rincian resmi besaran gaji PPPK paruh waktu, baik berdasarkan formasi, jabatan, maupun satuan kerja.
Publik pun menanti kejelasan, agar pengangkatan PPPK paruh waktu tidak sekadar menjadi seremoni administratif, melainkan benar-benar menjawab harapan kesejahteraan pegawai.(*)
