FAKTUAL.CO.ID – Pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto resmi mempercepat alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun guna membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu janji kampanye terbesar Prabowo, yang ditujukan untuk anak sekolah dasar, pesantren, serta kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Namun, keputusan itu justru memicu gelombang kritik lantaran diambil bersamaan dengan rencana pemangkasan Dana Transfer Daerah hingga 25%. Banyak kalangan menilai langkah tersebut menandai kembalinya sentralisasi anggaran, yang berpotensi melemahkan otonomi daerah.
Langkah Cepat Pemerintah
Menurut dokumen resmi Kementerian Keuangan, dana Rp 335 triliun untuk MBG sudah diproyeksikan masuk dalam APBN 2026. Anggaran itu diambil sebagian dari pengurangan porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan daerah.
“Program ini tidak bisa ditunda, ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujar seorang pejabat senior di Kemenkeu yang enggan disebut namanya.
Pemerintah berargumen, meski daerah kehilangan sebagian anggaran, investasi gizi melalui MBG akan memberikan dampak jangka panjang pada kualitas SDM nasional.
Re-centralisasi yang Menyakitkan Daerah
Namun, kebijakan ini dinilai membalikkan arah desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari dua dekade.
- Bupati Pati menyebut pemotongan dana pusat sudah terasa sejak 2024, membuat layanan publik “dipaksa kurus.”
- Di Sulawesi Selatan, protes meletus karena pemerintah daerah harus menutup celah anggaran dengan kenaikan pajak tanah dan properti, yang kemudian memicu aksi demonstrasi.
“Ini sama saja dengan menarik kembali kedaulatan fiskal daerah ke Jakarta. Pemerintah pusat ingin jadi pemain tunggal,” ujar analis politik dari Universitas Gadjah Mada.
Pertaruhan Politik Prabowo
Bagi Prabowo, program MBG bukan sekadar isu gizi, melainkan strategi politik besar untuk mengikat dukungan rakyat. Menurut pengamat, dana Rp 335 triliun tersebut hampir menyamai seluruh dana otonomi daerah yang dipangkas.
“Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang memberi makan anak bangsa. Tapi biaya politiknya sangat tinggi—daerah merasa dikhianati,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Potensi Risiko
Beberapa risiko besar sudah dipetakan:
- Kenaikan Pajak Lokal → Daerah dipaksa mencari sumber pendapatan baru.
- Korupsi Anggaran MBG → Dana raksasa rawan diselewengkan jika mekanisme distribusi tak transparan.
- Konflik Pusat-Daerah → Ketegangan politik dapat meluas, memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat.
Kesimpulan
Kebijakan cepat Prabowo untuk menggelontorkan Rp 335 triliun ke program makan gratis telah menyalakan kembali perdebatan lama: antara pembangunan terpusat dan otonomi daerah.
Jika berhasil, MBG bisa menjadi warisan besar Prabowo. Tapi jika gagal, ia bisa dikenang sebagai presiden yang mengorbankan desentralisasi demi sebuah program populis.
