Probolinggo, FAKTUAL.CO.ID – Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah instansi terkait melakukan survei dan verifikasi usulan perbaikan infrastruktur pasca banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, Senin (14/4/2025).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif pengajuan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Selain BPBD Provinsi Jawa Tiimur, tim ini terdiri dari BPBD Kabupaten Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur serta Agen PB Jatim turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak.
Beberapa desa yang menjadi fokus survei antara lain Desa Dringu dan Desa Kedungdalem di Kecamatan Dringu, Desa Tambakrejo di Kecamatan Tongas serta Desa Kalibuntu di Kecamatan Kraksaan. Wilayah-wilayah ini sebelumnya dilanda banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, drainase hingga fasilitas umum.
Sebelum melakukan survei lapangan, seluruh tim berkumpul di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo di Jalan Soekarno-Hatta Kota Probolinggo. Dari sana, tim menuju ke lokasi untuk memeriksa dan mencocokkan data usulan yang telah diajukan oleh Pemkab Probolinggo.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi lokasi dari 13 titik usulan yang akan dibiayai oleh BTT Provinsi Jawa Timur. “Kami pastikan jalur dan titik tempat alat berat bisa masuk ke lokasi yang terdampak,” katanya.
Total nilai usulan perbaikan dari 13 lokasi tersebut mencapai Rp10 miliar. Dana ini diharapkan dapat segera dicairkan guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan mencegah bencana serupa terulang kembali di musim penghujan mendatang.
“Kami berharap semua usulan ini dapat disetujui dan masuk dalam anggaran BTT Provinsi Jawa Timur. Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman bencana banjir,” tambahnya.
Menurut Oemar, langkah ini merupakan bagian dari upaya proaktif pemerintah daerah dalam mempercepat rehabilitasi pasca bencana dan menjaga keselamatan warga. Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat tidak terganggu dan aktivitas ekonomi bisa kembali normal.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih kuat ke depannya,” pungkasnya. (Agus)
